Wakapolri Buka Seminar Internasional, Dorong Kolaborasi dengan Masyarakat Wujudkan Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakapolri Prof. Dr. Dedi Prasetyo S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Asops Kapolri Komjen Pol. Fadil Imran, pakar JICA dari Jepang Nakanishi Akira, Ketua Ikatan Sakura Indonesia Sambodo Purnomo Yogo, Kakorbinmas Baharkam Polri Edy Murbowo, serta akademisi dari berbagai universitas, termasuk UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.

Dalam sambutannya, Wakapolri menekankan publik semakin sadar tentang akuntabilitas lembaga penegak hukum, terutama pasca-peristiwa akhir Agustus di mana terjadi demonstrasi ricuh yang memakan korban jiwa.

“Pasca peristiwa ‘Agustus Kelabu’, masyarakat menunjukkan keberanian lebih tinggi dalam menyampaikan kritik dan aspirasi, menandakan meningkatnya kesadaran publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum. Tuntutan publik terhadap reformasi Polri menjadi bagian dari gerakan nasional yang menekankan transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan sebagai pondasi pemulihan kepercayaan masyarakat,” kata Komjen Dedi.

Wakapolri menuturkan aksi massa lainnya di awal September semakin memperlihatkan krisis legitimasi Polri, sehingga muncul desakan reformasi. Krisis legitimasi terjadi karena sejumlah faktor.

“Deretan peristiwa unjuk rasa besar di berbagai wilayah pada Agustus–September memperlihatkan puncak krisis legitimasi Polri yang menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi struktural dan kultural. Permasalahan internal yang diidentifikasi meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, maraknya penyalahgunaan wewenang, serta budaya impunitas yang menggerus kepercayaan publik,” jelas Komjen Dedi.

Komjen Dedi menjelaskan Polri telah mengundang diskusi para tokoh perwakilan masyarakat sipil dan pakar. “Kajian dari koalisi masyarakat sipil menemukan 130 persoalan yang terhimpun dalam 12 isu utama, mulai dari pengawasan hukum, tata kelola SDM, hingga orientasi pelayanan publik yang masih bersifat administratif,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Komjen Pol Dedi menekankan kebutuhan Polri saat ini adalah perbaikan profesionalisme dan akuntabilitas. Juga penguatan pengawasan eksternal serta menekan perilaku represif.

“Evaluasi nasional menempatkan Polri di posisi yang membutuhkan perbaikan signifikan dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas, dengan rekomendasi utama memperkuat pengawasan eksternal dan menurunkan pendekatan represif. Pembelajaran dari praktik kepolisian global menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, dan integrasi sistem digital untuk memastikan transparansi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia,” ungkap dia.

Sebagai penutup, Wakapolri mengutip ucapan tokoh kepolisian Inggris, Sir Robert Peel. “The police are the public, and the public are the police, efektivitas kepolisian ditentukan oleh sedikitnya kejahatan dan besarnya kepercayaan rakyat,” tutup dia.

Dalam kesempatan tersebut, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat untuk mencegah tindak kejahatan dan membangun lingkungan yang aman serta produktif.

“Keamanan lingkungan bukan sekadar menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Komjen Pol. Chryshnanda menegaskan bahwa pendekatan community policing menjadi strategi utama dalam menciptakan keamanan berkelanjutan. Menurutnya, kerja sama polisi dan masyarakat tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Komjen Pol. Chryshnanda juga mendorong transformasi pola pikir anggota Polri agar semakin humanis, profesional, dan modern.

“Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tapi harus menjadi penjembatan sosial yang mampu memanusiakan manusia,” katanya.

Komjen Pol. Chryshnanda menuturkan bahwa pemolisian yang efektif harus berlandaskan moralitas, literasi, dan profesionalitas. Dengan demikian, Polri dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan institusi yang dipercaya masyarakat.

Sebagai informasi kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para Dirbinmas Polda seluruh Indonesia secara online, serta para Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, dan peserta didik Dikbangspes Gelombang 3 Pusdik Binmas.

(Red/Rezha LDD)