Jakarta, radar91.com – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif mengenai arah kebijakan dan peta jalan percepatan pembangunan Papua dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Laporan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, komite, dan seluruh kepala daerah di Tanah Papua.

Dalam keterangannya, Velix Wanggai menegaskan bahwa Papua harus dipandang sebagai pilar strategis masa depan Indonesia, bukan lagi sekadar wilayah tertinggal atau terpencil. “Membicarakan Papua adalah membicarakan masa depan ekonomi, energi, pangan, serta posisi geopolitik Indonesia di kawasan Pasifik,” ujar Velix.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KEPP OKP telah menyepakati sejumlah agenda prioritas yang mencakup berbagai sektor:

1. Penguatan Quick Wins Berbasis Budaya (Asta Cita Rasa Papua)

Agenda pertama adalah penguatan program unggulan (quick wins) yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Salah satu contohnya adalah integrasi Satuan Pelayanan Gizi (SPG) dengan kearifan lokal. Velix menargetkan pembangunan 2.572 titik layanan gizi di Papua yang melibatkan pihak gereja dan lembaga adat. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi jemaat, petani, nelayan, dan memperkuat logistik lokal.

“Contohnya seperti tadi harapan dari Bapak Kepala BGN untuk 2.572 SPPG di Tanah Papua, kami ingin bahwa harus ada rasa Papuanya, pelibatan gereja, sehingga ekonomi jemaat juga berputar, kemudian ekonomi kampung berputar. Tentu ini akan menjadi sebuah sentuhan yang menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh, maupun pola logistik lokal di Tanah Papua,” katanya.

2. Perlindungan Sosial dan Keberpihakan pada Orang Asli Papua (OAP)

Agenda kedua berfokus pada perluasan jaminan sosial. Pemerintah berkomitmen memastikan Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi warga asli Papua, khususnya bagi kelompok yang selama ini sulit menjangkau iuran, seperti pendeta, penatua, nelayan, dan buruh. Selain itu, skema bantuan langsung tunai (BLT) tetap akan dioptimalkan sebagai bentuk keberpihakan kepada OAP.

“Tentang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang harus universal health coverage, terutama saudara-saudara kita para pendeta, kemudian penatua, kemudian nelayan, buruh yang kemudian selama ini masih terbatas untuk masuk sebagai iuran BPJS kesehatan, dan ini harus menyentuh orang asli Papua,” lanjutnya.

3. Pengembangan Pusat Ekonomi Baru dan Kawasan Strategis

KEPP OKP mendorong kebijakan “Satu Kabupaten Satu Produk Unggulan” untuk memperkuat ekonomi dari hulu ke hilir. Selain itu, Velix mengusulkan pembentukan kawasan ekonomi strategis baru di luar Sorong, yakni di Biak (sebagai gerbang Pasifik), Pegunungan Bintang, Merauke, hingga Kaimana. Gagasan mengenai zona perdagangan bebas (free trade zone) juga tengah dikaji untuk menarik investasi global.

“Kami juga membahas dengan beberapa gubernur, beberapa bupati, untuk mengusulkan kawasan ekonomi strategis baru lagi selain di Sorong, tapi ada Biak untuk menjadi pintu gerbang kita kawasan pasifik, kemudian di Pegunungan Bintang, kemudian di Merauke, di Kaimana, sehingga ini menjadi satu pergerakan ekonomi yang baik di rusuk, di tengah, di pesisir utara maupun di selatan. Termasuk gagasan untuk sebuah free trade zone yang juga bisa mendukung investasi untuk masa depan Indonesia,” ucapnya.

Menutup laporannya, Ketua KEPP OKP memaparkan peta jalan lima tahun percepatan pembangunan Papua. Mulai dari target program MBG sebagai pemantapan quick wins hingga mendorong investasi lokal sehingga dapat terbentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kemudian di 2027 untuk investasi lokal, kemudian investasi ekonomi lokal sehingga bisa ada PAD, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian di 2028 dan juga untuk aspek perlindungan sosial, dan terakhir adalah 2029 ini tahun politik,” tandasnya.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir utara, selatan, hingga pegunungan tengah Papua, demi kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.