Jakarta, radar91.com – Upaya peningkatan kualitas penyidikan nasional memasuki babak baru dengan diresmikannya Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri dan pelaksanaan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh bagi penyidik serta penyidik pembantu, Kamis (11/12/2025) di Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Langkah ini menjadi bagian penting percepatan Transformasi Polri untuk memperkuat profesionalisme penyidik sekaligus menjawab tuntutan publik atas layanan penegakan hukum yang lebih akuntabel dan adaptif.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan nasional, antara lain Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedy Prasetyo S.H., M.Hum., M.Si., M.M., Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, Ketua BNSP RI Syamsi Hari, dan Asesor Lisensi BNSP Ade SSyaekudin Kehadiran para pejabat negara ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor hukum.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI dalam sambutannya menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai amanat regulasi sekaligus mekanisme penjaminan mutu kinerja aparatur penegak hukum. Ia menyebut Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) sebagai inovasi yang mampu menjangkau penyidik di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan tetap menjaga validitas, keandalan, keadilan, dan pembuktian asesmen sesuai standar BNSP. Menurutnya, teknologi, penguatan asesor, dan pengembangan SDM berkelanjutan menjadi fondasi utama keberhasilan program ini.

Ketua BNSP RI menambahkan bahwa pelaksanaan SJJ telah memiliki dasar hukum melalui Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025. Sembilan skema sertifikasi disiapkan, mencakup tindak pidana umum, tindak pidana pencucian uang, kejahatan siber, korupsi, narkotika, hingga kompetensi pendidik Polri. Ia menegaskan integritas asesmen daring tetap terjaga melalui pengawasan berlapis, keamanan sistem digital, serta metode portofolio berbasis bukti yang sesuai praktik internasional. Ia menyebut peningkatan kualitas SDM tahun ini menunjukkan pencapaian signifikan di tingkat nasional.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan respons terhadap meningkatnya ekspektasi publik atas kualitas penanganan perkara.

“Sertifikasi Jarak Jauh bukan hanya program internal, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan. Publik berhak mendapatkan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan profesional,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penyidik kini memasuki fase penting menjelang pemberlakuan KUHAP dan KUHP baru, yang memerlukan pemahaman standar pembuktian modern dan pemanfaatan teknologi pada setiap tahap penyidikan. Penerapan SJJ memungkinkan asesmen dilakukan secara masif tanpa mengganggu operasional, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, dalam laporannya memaparkan bahwa pembangunan gedung sertifikasi merupakan kebutuhan strategis untuk mempercepat peningkatan kapasitas penyidik dan digitalisasi pembinaan SDM. Gedung tersebut dilengkapi fasilitas uji berbasis komputer, command center terintegrasi, ruang asesor berstandar BNSP, ruang telekonferensi multimode, serta pusat data dengan sistem cadangan harian. Sertifikasi perdana diikuti enam Polda wilayah timur — dari Papua hingga Maluku Utara — yang terhubung secara real-time dengan asesor LSP Polri.

Peresmian Gedung SJJ dan pelaksanaan sertifikasi perdana ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghadirkan layanan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan terpercaya. Melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, peningkatan kompetensi penyidik ditegaskan bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi kepentingan publik yang harus segera diwujudkan.

(Red/Rezha LDD)