Jakarta, – Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW-FRN) Counter Polri, Agus Flores, menegaskan dukungannya terhadap upaya negara dalam memberantas mafia narkoba, pertambangan ilegal, dan mafia migas. Namun, Agus Flores menyoroti pentingnya perhatian serius negara terhadap kesejahteraan dan operasional Polri.

Dalam pandangannya, Agus Flores mengibaratkan kebutuhan operasional polisi seperti fenomena alam dan interaksi sosial yang membutuhkan keseimbangan. Menurutnya, oknum polisi kerap terpaksa mencari tambahan dana operasional karena minimnya anggaran, yang justru membuka peluang tindak kejahatan.

“Kendala di lapangan, oknum kadang mencari tambahan untuk operasional. Ini dilematis. Negara menuntut polisi bersih dan memberantas pelanggaran, tapi operasionalnya dari mana? Kalau operasional tidak dipertebal, pihak ketiga akhirnya masuk membiayai,” ujar Agus Flores dalam pernyataannya, Senin (12/5/2026).

Agus Flores menilai, pembahasan anggaran di DPR seringkali keliru dengan menganggap polisi sudah sejahtera, sehingga membebankan biaya kegiatan (seperti makan pendemo atau pendukung program negara) ke kepolisian.

“Saya bicara tanpa intervensi, saya lama di lapangan dan tahu keadaan Polisi. Kalau gaji kecil, beras kosong di rumah, istri marah, anak sekolah belum terbiayai, bagaimana mau maksimal? Kapolda dan Kapolres itu berpikir tujuh keliling membiayai program negara,” tegasnya.

Sebagai solusi, Agus Flores meminta negara secara serius menyesuaikan gaji polisi.

“Minimal gaji Rp 10 juta hingga Rp 20 juta, selain itu operasional dipertebal. Saya yakin tidak akan ada oknum yang bermain kalau gaji dan operasional tinggi. Mereka akan maksimal bekerja. Kalau seperti sekarang, saya yakin narkoba dan tambang ilegal tidak akan bersih,” tutupnya.

Agus Flores berharap pemerintah memperhatikan Polda dan Polres dengan memberikan dukungan operasional yang kuat agar kepolisian dapat menjalankan tugas maksimal sesuai perintah negara.

(Red/Rezha LDD)